JAKARTA, Pelitajakarta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalin kerja sama dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan korupsi di instansi pemerintahan.
Kerja sama tersebut dituangkan melalui Penandatanganan Komitmen Bersama Program Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan KPK di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2017).
“Kami menyambut baik komitmen bersama ini. Kami sebagai pejabat negara memiliki komitmen yang kuat untuk membangun pemerintahan yang kuat,” kata Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2017).
Menurut mantan Wali Kota Blitar itu, dengan adanya komitmen tersebut, maka diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Kami berkomitmen memberantas korupsi di semua tingkatan, melalui pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan profesional, sekaligus mengelola keuangan daerah secara efisien dan efektif,” ujar Djarot.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menuturkan melalui penandatanganan komitmen tersebut, pihaknya akan lebih mengedepankan aspek pencegahan.
“Kami berharap kerja sama ini bisa terus-menerus ditingkatkan, sehingga ke depannya kami bisa lebih mengedepankan pencegahan dibandingkan penindakan korupsi. Itu harapan kami,” tutur Basaria.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan dari hasil kerja sama dengan Pemprov DKI yang sebelumnya sudah lebih dulu dilaksanakan selama tiga bulan lalu, pihaknya menemukan sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki.
“Kerja sama dan koordinasi antara Deputi Pencegahan KPK dengan Pemprov DKI sudah dilakukan sejak tiga bulan lalu. Hasilnya, kami akan melakukan perbaikan bersama agar sistem di Jakarta bisa menjadi ‘role model’ bagi daerah-daerah lain di Indonesia,” ungkap Basaria.
